peraturan pemerintah tentang pengelolaan sampah. Bagian Kedua Pengelolaan Sampah Spesifik Pasal 23 (1) Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah. peraturan pemerintah tentang pengelolaan sampah

PermenLHK P. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. E. 27 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah; c. Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910) ; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG. TATA KELOLA BANK SAMPAH. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570); 7. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. Judul. Tempat Penetapan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274); 11. 2021. Penentuan prioritas jenis sampah ; 4. 11. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 22 6 UU No. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347); 9. 11. Peraturan Menteri No 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Sampah secara Termal. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. bahwa guna dapat mewujudkan Kota Denpasar yang berwawasan Budaya khususnya Budaya Bersih, perlu ditetapkan Tata Cara Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Di Kota Denpasar; b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 4. Bali terbitkan Pergub 47/2019 untuk pengelolaan sampah. ASIA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, tanggal 8 Juni 2020. Lihat. E. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (UU Nomor 18 Tahun 2008). a. 83 TAHUN 2022 TENTANG PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengelolaan sampah elektronik tidak boleh asal-asalan, atau sekadar diperlakukan sama seperti halnya pengelolaan sampah organik. TENTANG SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN SAMPAH NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 ten tang Pengelolaan Sam pah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188,. Pasal 18 ayat (6 ) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Bahasa. 2011/NO. 294, jdih. Menimbang: a. Peraturan Daerah (PERDA) NO. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia TahunDINAS-LINGKUNGAN-HIDUP-PENGURANGAN-SAMPAH-PLASTIK. Tahun. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,. PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan. 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 7. TEU Badan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang. 5. Pemerintah telah mengeluarkan aturan baru pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan non-B3. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan. Selanjutnya dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten/Kota diberi wewenang oleh undang-undang. Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah. 6, LD 2019/5E. 2. 11, BD. Undang-Undang Nomor Tahun 20tentang 18 08 Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara RepublikMenetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL. Undang-Undang No. FILE-FILE PERATURAN. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (LN RI Tahun 2029 No. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mengatur lebih lanjut pengelolaan sampah dengan Peraturan Daerah sesuai kewenangannya; d. 18 Tahun 2008”) genap berusia sebelas tahun. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209); 5. Bagian Kedua Pengelolaan Sampah Spesifik . Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Ne. 5, LD. Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari. 2. Kode Etik. Menurut ketentuannya, Sampah Elektronik merupakan sampah spesifik yang mengandung B3. Untuk lebih mengetahui mengenai. FULL TEXT. PPLH Undang-Undang No. Dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang baik, tidak hanya memperhatikan pemrosesan sampah tetapi juga pengurangan sampah. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga da n Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347); 9. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan bahwa dalam setiap pengelolaan jenis Sampah Spesifik, diupayakan. 5 Tahun 2007 Tentang Pengendalian LH di Prov Jateng AMDAL/IZIN LINGKUNGAN Peraturan Pemerintah No. 7. T. Belum Tersedia. 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 16) diubah sebagai berikut: 1. menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat; Mengingat : 1. BAB I . 23. Judul. Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah, ketentuan retribusi pelayanan kebersihan dan pengolahan sampah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; d. Permendagri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274); 10. KOMPAS. DITJEN PSLB3 KLHK, Selasa 12 Agustus 2021. Kategori. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH Pasal 4 (1 ) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan. 188, TLN No. bahwa pengelolaan sampah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan kebersihan Kota Yogyakarta; b. : Indonesia. 22 Terkait hal tersebut pada tahun 2020, pemerintah telah mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223); MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENANGANAN SAMPAH LAUT. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan. Sistem Pengelolaan Sampah (KSNP-SPP); 10. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kebersihan Lingkungan dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2006 Nomor 03) dinyatakan tidak. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Sampah. Pada tanggal 8 Juni 2020, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Peraturan: 81: Jenis/Bentuk Peraturan: Peraturan Pemerintah: Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: PP. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11. Sebagai dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam mengurangi sampah pada 2025 seperti yang diatur pada Peraturan Presiden No 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. KETENTUAN LAIN-LAIN 18. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Mengingat : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang. Jumlah Halaman : 8 HLM; Penjelasan : 4 halaman. jumlah 28 halaman + lampiran 12. b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pen etapan Mulai Berlakunya Undang -Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM, DAN PENDANAAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI INDONESIA I. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347); 6. Subjek: PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER: Status: Berlaku: Sumber: BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2019 NOMOR 50: Urusan Pemerintahan: Lingkungan Hidup. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 16, Pasal 20 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 28 ayat (3) Undang. 231). pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang,. Mengingat : 1. bahwa pengelolaan sampah merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan secara proporsional, efektif, dan efisien; c. TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Normr 33 Tahun 2010 tentangmenetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat; Mengingat : 1. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia menghasilkan 35,93. 24 Januari 2022. Unduh dokumen ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang. OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - STANDAR/PEDOMAN Status. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor. Bagian Kedua . “Peraturan Menteri LHK tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen merupakan aturan penting dalam kerangka hukum pengelolaan sampah. . menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat : 1. 75 Tahun 2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh. Peraturan Daerah Kota Samarinda. 2. 752. Dalam PP ini diatur mengenai sampah spesifik yang merupakan timbulan Sampah yang perlu penanganan secara spesifik, baik karena karakteristiknya, volumenya, frekuensi timbulnya ataupun karena faktor lainnya yang. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (“UU No. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik menyebutkan tentang Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan. 1. Melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, regulasi pengelolaan sampah telah ditetapkan dan berlaku mengikat untuk Pemerintah Daerah DIY dan 5 Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan pelaku usaha di wilayah DIY. 3. 24 Januari 2022. menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah; b. 6. Nomor Pengundangan. Dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Mengingat : 1. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, PP No. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SOLOK SELATAN, Menimbang : a. Dalam PP ini diatur mengenai sampah spesifik yang merupakan timbulan Sampah yang perlu penanganan secara spesifik, baik karena karakteristiknya, volumenya, frekuensi timbulnya ataupun karena. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 4. T. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347); 7. Pemerintah Kota Serang. 3. Pengelolaan Sampah Spesifik Pasal 23 (1) Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007. Peraturan ini merupakan turunan dari UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah seperti dimandatkan dalam pasal 15. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui. T. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. id. 9. ABSTRAK: Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (6), Pasal 43 ayat (2), dan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. dengan peraturan pemerintah dan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 9. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Dalam. 01 Juli 2021. TENTANG KEWAJIBAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KAWASAN DAN PERUSAHAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang : a. Pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentangUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; 6. Beranda. Badan / Pengarang: Indonesia. terkait pengelolaan sampah tersebut antara lain: 1) Pengelolaan sampah di Kota Kupang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Kupang. Sejak Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut diterbitkan dan kemudian diterapkan, beragam upaya mulai dilaksanakan Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan penanganan sampah yang ada di laut, termasuk sampah plastik Selama tiga tahun berjalan, produksi sampah di laut diakui. TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PINRANG, Menimbang : a. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah ABSTRAK: Bahwa kebersihan dan keindahan merupakan segi kehidupan yang ditumbuh kembangkan secara terus menerus baik oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru maupun masyarakat agar terwujud lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat. Judul. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 197401192001121001 anggota ii melisa. ABSTRAK PERATURAN PENGELOLAAN SAMPAH – ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA – PENDANAAN 2021 PERMENKEU RI NOMOR 26/PMK. Badan / Pengarang Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (LN RI Tahun 2029 No.